Revolusi Mental Sebagai Pondasi Pelayanan Kesehatan Efektif dan Efisien

Kualitas pelayanan kesehatan saat ini menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam gerakan Revolusi Mental di bidang kesehatan. Sepanjang implementasi Program JKN-KIS, berbagai pencapaian didapatkan salah satunya Kepuasan warga terhadap pelayanan publik meningkat, keterbukaan informasi, dan kepastian pelayanan kesehatan.

Salah satunya hasil kerja nyata dapat dilihat dari angka kepuasan peserta terhadap Program JKN-KIS tahun 2017 mencapai 79,5%. Selain itu, saat ini keterbukaan informasi terhadap pelayanan kesehatan juga mengalami peningkatan melalui perkembangan teknologi dan media informasi, sehingga sudah banyak penyelenggara pelayanan kesehatan mampu berinovasi dan memanfaatkan sarana komunikasi dan teknologi tersebut. Dan yang tidak kalah terpenting adalah kepastian masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan karena telah terlindungi secara finansial oleh Program JKN-KIS.

“Semangat Revolusi Mental untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi Peserta JKN diharapkan juga dapat diinternalisasi oleh seluruh tenaga kesehatan, petugas BPJS Kesehatan dan para pemangku kebijakan baik di level pusat maupun daerah,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam Keynote Speech dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) dengan tema “Penguatan Peran Dinas Kesehatan dalam Penanganan Kecurangan Implementasi JKN” di Jakarta (14/03). Dalam Seminar tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Indikator keberhasilan Revolusi Mental lainnya yang saat ini menjadi tantangan adalah efisiensi biaya pelayanan. Hal ini dilakukan melalui kendali biaya untuk sustainabilitas program JKN-KIS, optimalisasi pengelolaan program, kendali overutilisasi, kecurangan dan potensi moral hazard serta penguatan promotif preventif.

“Pencegahan Kecurangan JKN bisa dilakukan melalui komitmen implementasi nilai nilai Revolusi Mental. Hal ini dilakukan demi suistainabilitas program dan kemanfaat maksimal bagi penduduk Indonesia. Kami juga mengharapkan dukungan dari ADINKES yang saat ini memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas kesehatan baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjutan,” ujar Fachmi.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam kesempatan ini juga mengemukakan, Pemerintah terus berkomitmen dalam keberlangsungan Program JKN-KIS. Hal ini juga harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program JKN-KIS. Keberlangsungan program JKN-KIS dapat terjadi apabila seluruh pemangku kepentingan menjalankannya kuncinya adalah menjalankan tugas sesuai dengan tata kelola.

“Isu kecurangan atau aspek fraud dalam penyelenggaraan JKN-KIS harus kita waspadai. Kecurangan bisa terjadi apabila kita tidak sesuai dengan tata kelola. Tata kelola bagaimana kita mengorganisir, menciptakan sistem operasi, bisnis proses dan check and balance yang memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi. Banyak masyarakat awam yang tidak mengerti seperti apa pengelolaan di dunia kesehatan. Sehingga indikasi kecurangan itu sangat mungkin terjadi di dunia kesehatan,” jelas Sri Mulyani.

Untuk itu lanjut Sri Mulyani, pencegahan sangat penting, karena masyarakat, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan perlu mendapat perlindungan salah satunya dengan patuh pada tata kelola. Dinas kesehatan memiliki peranan yang penting di dalam mengawasi pencegahan kecurangan di fasilitas kesehatan. Dinas kesehatan adalah pembina teknik bagi fasilitas kesehatan yang jumlahnya ribuan di Indonesia.

“Tidak mungkin hanya BPJS Kesehatan sendiri yang melakukan pencegahan kecurangan. Peran Dinas Kesehatan juga sangat penting khususnya menciptakan tata kelola yang baik yang diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap kecurangan di dunia kesehatan ini,” jelas Sri Mulyani.