Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia

Kepala BKKBN, dr Hasto Wardoyo, SpOG, bersama ADINKES berdiskusi terkait upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia sesuai amanat Presiden dimana BKKBN menjadi Koordinator dari upaya percepatan ini. Prevalensi stunting saat ini masih diatas 27% dan ditargetkan menjadi 14% pada akhir 2024. Untuk mencapai hal ini penting untuk adanya fokus intervensi pada hal yang berpengaruh secara langsung menyebabkan stunting, ada beberapa intervensi sensitif yang memang berdampak pada stunting namun intervensi spesifik yang secara langsung ini perlu menjadi fokus perbaikan dan anggarannya dalam tiga tahun kedepan sehingga target tersebut sedapat mungkin dicapai. Saat ini BKKBN bersama para pihak sedang membahas Peraturan Presiden untuk percepatan penurunan stunting ini, BKKBN secara langsung mengusulkan masuknya intervensi spesifik seperti screening status kesehatan calon pasutri, khususnya perempuan, status gizi dimana ibu dengan status under nutrition maka diarahkan untuk menunda kehamilan sampai terpenuhi urusan gizi nya terlebih dahulu. Ketua Umum PP ADINKES, dr. M. Subuh, MPPM menyampaikan pentingya regulasi yang jelas, terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah serta kepemimpinan di semua level pemerintahan. ADINKES siap berkolaborasi mendampingi BKKBN dalam proses kedepan bersama-sama memperkuat program pencegahan and akselerasi penurunan stunting ini.

Ketua Bidang Pengembangan Pelayanan Kesehatan PP ADINKES, Dr. dr. Anang Otoluwa, MPPM (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai) pada kesempatan ini ikut memberikan masukan pengalaman di Kabupaten Banggai menurunkan angka stunting dari sekitar 35% (pada tahun 2015) menjadi 19% saat ini, yaitu pentingnya implementasi intervensi prakonsepsi (sebelum kehamilan) agar menjadi indikator yang dicatat dan dilaporkan secara nasional, hasil baik penggunaan multi mikro nutrien (MMN) untuk mencegah anemia pada ibu muda (lebih dari 40% remaja putri terindikasi anemia di Indonesia), peran PLKB bersama Kader Kesehatan dalam membagi habis tanggungjawab untuk membina-memonitor-memobilisasi keluarga untuk mendapatkan layanan kesehatan. dr. Krishnajaya, MS, selaku pimpinan Badan Eksekutif ADINKES mengingatkan pentingnya layanan esensial keluarga berencana masuk dalam SPM Kesehatan sehingga menjadi tanggungjawab seluruh pimpinan Kepala Daerah se-Indonesia, saat ini layanan KB tersebut, seperti misalnya pemasangan kontrasepsi, belum menjadi bagian dalam jenis pelayanan dasar SPM Kesehatan pada Ibu Bersalin.

Hadir memberikan masukan kepada Kepala dan pimpinan BKKBN ini dari Dewan Pakar PP ADINKES yaitu dr. Yanri W Subronto, PhD, SpPD, KPTI, FINASIM dan Dr. dr. Harimat Hendarwan, MKes serta dari Badan Eksekutif PP ADINKES yaitu  Dr. Paudah Darmi, MSI; dan dr. Alma Lucyati MKes, MSi, MHKes.