Pertemuan Nasional “Optimalisasi Puskesmas sebagai PPK BLUD dan Strategi Remunerasi”

Sampai saat ini, implementasi PPK BLUD belum optimal, sebagian Pemerintah Daerah belum bersedia melaksanakan kebijakan ini termasuk di Sektor Kesehatan, yaitu banyak Pemerintah Daerah yang belum menetapkan Puskesmas sebagai PPK BLUD. Puskesmas PPK BLUD baru sekitar 700-san Puskesmas sementara total jumlah Puskesmas di Indonesia adalah 9.767 Puskesmas (Pusdatin, 2016). Disamping itu, implementasi Puskesmas PPK BLUD belum berjalan secara efektif dikarenakan tarik menarik kepentingan antar pelaku kebijakan yang ada, penyebab lain adalah lingkungan kepemerintahan yang menunjukkan kuatnya kultur birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan kurangnya pemahaman akan kebijakan PPK BLUD ini sendiri. Pada sisi, Remunerasi Tenaga Penyedia Layanan Kesehatan (khususnya di FKTP) sebagai gerbang depan (gate keeper) pelayanan kesehatan kepada masyarakat dirasakan belum adil, perlu tinjauan dan benchmark bagaimana baiknya remunerasi ini diperbaiki.

ADINKES melaksanakan Pertemuan Nasional (PERNAS) untuk Optimalisasi Puskesmas sebagai PPK BLUD dan Kajian terkait Strategi Remunerasi.  Untuk informasi lebih lanjut serta pendaftaran dapat melihat pada link berikut ini: www.pernas.adinkes.org